Hak-hak karyawan kontrak yang dijamin hukum NKRI.

Tandatangan kontrak (sumber: bangkilhi)

Hai kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan yah minimal dikontrak terlebih dahulu, maupun yang sudah menjalankan pekerjaan sebagai karyawan kontrak apakah kamu benar-benar mengetahui apa yang menjadi hak selama adanya hubungan kerja dengan perusahaan? Berikut ini hak-hak sebagai karyawan kontrak yang mungkin belum kamu ketahui secara menyeluruh.

Mendapat pekerjaan dan menjadi karyawan kontrak di perusahaan cukup memberikan kebahagiaan bagi pekerja yang sudah sekian lama menganggur apalagi tidak memperoleh upah tetap dan rutin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin menjadi karyawan kontrak di beberapa negara termasuk negara kita cukup memberikan kepuasan, karena selain tidak terikat juga bisa memutuskan/diputuskan pekerjaan kapan pun.

Meskipun menjadi pekerja kontrak tidak banyak benefit yang dinikmati seperti halnya pekerja tetap perusahaan. Namun dibeberapa banyak kesempatan diskusi sepertinya bukan ini yang menjadi perhatian utama pekerja untuk pertama kalinya bekerja di perusahaan, tetapi bagaimana mendapatkan upah yang relatif konstan, pasti dan kontinyu sehingga lebih mudah mengaturnya.

Dalam perkembangannya sebagai pekerja kontrak tidak cukup bekerja menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak imbalan berupa upah saja.  Ada beberapa hal mendasar yang mesti kamu ketahui sebagai pekerja kontrak yang dalam pelaksanaannya dijamin perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

Istilah "Kontrak" tidak ada dalam UU ketenagakerjaan, melainkan PKWT.
Di dunia istilah "kontrak" sudah tidak asing lagi ditelinga orang mulai dari pedalaman apalagi perkotaan. Tahukan kamu di Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tidak ada kata kontrak di sana melainkan "perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)". Kita memahami bahwa sebuah pekerjaan yang dikontrak itu memiliki perjanjian yang jelas dan berbatas waktu dan itulah yang dimaksud oleh PKWT ini. Penekanan utama pada maksud PKWT ini lebih pada waktu terselesaikannya pekerjaan yang diperjanjikan.

Ada perjanjian kontrak (PKWT) tertulis.

Jadi sesederhana apapun perjanjian kerja tersebut, perusahaan wajib membuat perjanjian kerja sebagai dasar hukumnya.

Lama perjanjian kerja kontrak (PKWT)

Berakhirnya perjanjian kerja kontrak.
Kebanyakan orang sudah terbiasa dengan lama waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja kontrak, jadi  hanya menyesuaikan sampai pada tanggal yang tertulis pada perjanjian kerja tersebut. Namun tidak demikian yang sesungguhnya berakhirnya perjanjian kerja sebenarnya bukan saja ditentukan oleh waktu melainkan ditentukan/didasarkan atas selesai atau tidak diselesaikan pekerjaannya. Meskipun lama perjanjian kerjanya belum jatuh tempo tetapi pekerjaan sudah selesai, maka pekerjaan dapat diakhiri.

Upah minimum
Berdasarkan standar kehidupan layak setiap waktunya pemerintah menetapkan besaran upah yang disebut upah minimum baik upah minimum kabupaten (UMK) maupun provinsi (UMP). Kamu yang masih lajang memiliki hak untuk dipertimbangkan mendapatkan upah minimum di wilayah mana tempat Kamu bekerja sebagai pekerja yang baru dan belum memiliki tanggungan seperti berkeluarga. Jangan sungkan mengkonsultasikan upah dengan pihak personalia untuk mengetahui lebih jauh standar pengupahan di mana tempat kamu bekerja. 


THR (Tunjangan Hari Raya)
Sesuai Permenaker no 6 tahun 2016:
a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:



Kamu bisa menghitung sendiri berapa hak THR yang sesungguhnya. Misalkan kamu pekerja kontrak dengan upah Rp 2.500.000 baru bekerja dan merayakan HR keagamaan sesudah 2 bulan kemudian, maka hak THR yang semestinya diperoleh adalah:


maka hak THR adalah Rp 416.000

Ijin Meninggalkan tempat kerja tidak dipotong gaji.

Siapa yang mendahului PHK membayar selisih masa kerja kontrak (PKWT).



Sebagai contoh: Si A mulai bekerja sebagai karyawan kontrak selama 12 bulan sejak 1 Februari 2017 sd 31 Januari 2018, Upah bulanan Rp 2.000.000 kemudian oleh karena sesuatu dan lain hal mungkin like and dislike si A diberhentikan per 31 Juli 2017, maka sesuai dengan pasal 62 adalah sisa masa kerja sampai waktu perjanjian adalah: 


Waktu kerja perjanjian kontrak harian/lepas dalam sebulan.
Sebagai karyawan yang dilakukan perjanjian kerja harian atau lepas minimal Kamu mengetahui apakah perjanjian kerja yang dilakukan sudah tepat?

Berdasarkan Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004, Bab IV Pasal 10 mengatur perjanjian kerja harian lepas sebagai berikut:
1. Untuk pekerjaan -pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
2. Peranjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja /buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.
3. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih makan perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT (biasanya disebut karyawan tetap).

Demikian penjelasan singkat apa yang menjadi hak-hak sebagai karyawan kontrak di suatu perusahaan. Jangan hanya menunggu informasi silahkan ditanyakan langsung pada bagian personalia dimana tempat bekerja untuk mendapat penjelasan mengenai aturan-aturan perusahaan berkenaan hak-hak di atas.